Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi (book review)

lex specialis derogat legi generalis

0
669

Indonesia dilihat sebagai negeri muslim dengan tingkat perkembangan demokrasi yang membanggakan, namun kebanggaan itu pupus jika kita menengok persolan korupsi di Indonesia. “Setiap berbiacara tentang korupsi, pertanyaan yang muncul dalam benak saya adalah : apa yang salah dengan bangsa ini sehingga korupsi taerjadi di mana-mana?” dalam dalam kata sambutannya pada buku Jihad Nahdlatul Ulama Melawan korupsi, yang diterbitkan oleh Lakpesdam PBNU pada tahun 2016. Buku yang terdiri dari tujuh korasan yang akan menggugah masyarakat luas untuk berkomitmen dalam memberantas kejahatan pidana berupa korupsi. Karena tidak ada yag menyangkal bahwa korupsi merupakan tindakan kejahatan, bahkan ada yang menyebut sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tak bisa di perangi degan cara-cara yang biasa, dengan tanpa bantuan masyarakat secara keseluruhan dengan misi besar berupa : menegakkan keadilan untuk kemaslahatan (tahqiqul ‘adli li islahi ar-ra’iyyah) kareana korupsi adalah tindakan memporak-porandakan hak asasi manusia, pemiskinan, sebab kehancuran tatanan kehidupan, dan sebagainya.

Terdapat istilah yang masyhur dikalangan pesantren ; dar’ul mafasid wa jalbul mashalih, dan melakukan upaya pencegahan terhadap korupsi pada sudut primordialnya ialah mencegah terjadinya kerusakan(dar’ul mafasid), sedangkan melakukan penindakan dengan cara menangkap serta menghukum ialah jalbul mashalih. Urgensi dari istilah di atas bersinergi dengi dengan qawa’id fiqhiyyah yang berbunyi dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih upaya mencegah kerusakan (pencegahan korupsi harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan (peniondakan korupsi). Korupsi dalam berbagai modusnya benar-benar menjadi penyakit yang telah menggerogoti daya tahan bangsa ini, dengan sederetan kaus yang tiada henti telah menggambarkan betapa rapuhnya negeri ini. Upaya memerangi korupsi tidak hanya dilakukan oleh oleh aparatus hukum semata, seperti polisi, kejaksaan, dan KPK. Penegak hukum hanya salah satu lini saja, maka dengan ini harus ada sebuah gerakan “mestakung” (semesta mendukung) untuk memerangi korupsi.dan sebagai organisasi sosial keagamaan dengan basis dukungan sosial terbesar di Indonesia, NU mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan negara ini berjalan untuk kemaslahatan seluruh warganya, li ishlahi arra’iyah.

Pada Muktamar NU ke-332015 di Jombang Jawa Timur, rekomendasi dalam bidang hukum memberi tekanan kuat pada bahayanya laten korupsi untuk kelangsungan bangsa, modus korupsi seperti pencucian uang ( money laundering), kemudian NU juga membentengi jama’ahnya agar tidak terseret pada kasus korupsi. Di bawah ini rekomendasi dari Muktamar ke-33 tersebut, yaitu;

  1. Tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah kejahatan luar biasa terhdap kemanusiaan yang mnimbulkan mudlarat dlam jangka panjang. NU harus memperkuat garis perjuangan antikorupsi untuk melindungi jama’ah, dan organisasinya; melindungi hak rakyat dari kedzaliman koruptor; dan mendidik para calon pejabat untuk tidak berdamai dengan korupsi dan pencucian uang.
  2. Sanksi untuk pelaku pidana korupsi dan pencucian uang meliputi sanksi moral, sanksi sosial, pemiskinan, ta’zir, dan hukuman mati sebagai hukuman maksimal.
  3. Penyelenggara negara yang terlibat tindak pidana korupsi harus diperberat hukumannya.
  4. Negara harus melindungi dan memperkuat semua pihak yang melaksanakan jihad melawan korupsi.
  5. NU menolak praktik kriminalisasi terhadap seluruh pegiat antikorupsi. Aparat penegak hukum harus dapat menegakkan keadilan dan tidak berlaku sewenang-wenang.
  6. Alim ulama dan pondok pesantren wajib menjadi teladan dan penjaga moral melalui pendekatan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi.

Urgensi fiqh antikorupsi menempati empat kebutuhan ; Pertama, fiqh mempunyai aspek teologis-ketuhanan yang akan menuntun umat islam dalam berperilaku. Kedua, darifiqh itu sendiri, persoalan korupsi modusnya semakin berkembang, sehingga menuntut fiqh untuk berkembang. Ketiga, secara organisasi NU telah sejak lama mendukung program-program pemberantasan korupsi, mulai dari forum bahtsul masa’il yang dilakukan pada tingkat nasioanal atau pun lokal. Keempat, fiqh antikorupsi akan sangat membantu untuk meyakinkan tokoh-tokoh islam bahwa jihad melawan korupsi adalah bagian dari perjuangan keagamaan.

Telah diakui secara umum bahwa kasus korupsi berdampak luas, massif, sistemik dan terstruktur, terutama pada : 1) penurunan kualitas hidup dan kehidupan umat manusia. 2) perusakan nilai-nilai kemanusiaan. 3) kehancuran sendi-sendi ketatanegaraan dan kehidupan demokrasi. 4) penurunan kualitas pelayanan publik. 5) pengabaian hak dasar warga negara. 6) perusakan sendi-sendi prinsipal dari sistem pengelolaan keuaga negara. 7) terjadinya pemerintahan boneka. 8) peningkatan kesenjangan sosial. 9) hilangnya kepercayaan investor. 10) lunturnya etos kerja. Serta 11) terjadinya degradasi moral keagamaan. Pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Nahdlatul Ulama memegang peran penting, tidak hanya sebagai bagian dari entitas nasional maupun internasional, melainkan juga sebagai bagian dari perintah agama dalam menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran (amar ma’ruf dan nahy munkar). Tidak berlebihan kiranya jika korupsi diposisikan sebagai musuh bersama (common enemy), karena dampaknya yang sangat merugikan dan membahayakan. Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) memberikan petunjuk mengenai apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi, yakni :

  1. Penyuapan pejabat publik (bribery of national public officials).
  2. Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi publik internasional (bribery of foreign public officials and officials of public international organizations).
  3. Penggelapan, penyalahgunaan, atau pengalihan kekayaan oleh pejabat publi9k (embezzlemet, misappropriation or other diversion of proprty by public official).
  4. Perdagangan pengarh (trading of influence).
  5. Penyalahgunaan kewenangan (abuse functions).
  6. Perbuatan memperkaya diri secra mealwan hukum (illict enrichment).
  7. Penyuapan di sektor swasta (bribery in private sector).
  8. Penggelapan kekayaan di sektor swasta (embezzlement of property in the private sector).
  9. Pencucian hasil kejahatan (laundering of proceeds of crime).
  10. Penyembunyian hasil kejahatan (concealment).
  11. Perbuatan menghalangi proses peradilan (obstruction of justice).
  12. Korupsi korporasi (liability of legal person).
  13. Penyertaan dan percobaan korupsi (participation and attemppt).

Tindak pidana korupsi dalam khazanah fiqh ; niat sebagai sentral perbuatan telah di singgung pada KUHP pasal 53 ayat (1) tentang percobaan pidana, yaitu :

“percobaan untuk melakukan tindakan pidana, bila niat itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri”

Percopbaan tindak pidana korupsi tetap di hukum, karena termasuk delik khusus, dan atasnya berlaku kaidah “ hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum” (lex specialis derogat legi generalis), juga kemudian Abdul Qdir Audah berkata :

بيّنا فيما سبق أنّ المسئوليّة الجنا ئسّة تقوم على اسسٍ ثلا ثة هي : إ تيان فعلٍ محرّم, أن يكون الفاعل مختاراً, وأن كون مدركا

“pada uraian terdahulu kami jelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga pilar pokok : 1) seorang pelaku melakukan suatu perbuatan yang di larang, 2) seorang pelaku dalam keadaan sadar, 3) pelaku harus bebas dari unsur tekanan atau paksaan dari pihak lain” .

Serta korupsi dalam fiqh jinayah, setidaknya terdapat 9 (sembilan) jenis tindak pidana yang mirip memper dengan tindak pidana korupsi, yaitu :

  1. Ghulul ( penggelapan).
  2. Risywah (gratifikasi/penyuapan).
  3. Ghasab (mengambil paksa hak/harta orang lain).
  4. Khiyanat (penghianatan).
  5. Maksu (pungutan liar).
  6. Ikhtilas (pencopetan).
  7. Intihab (perampasan).
  8. Sariqah (pencurian).
  9. Hirabah (perampokan).

Demikian sekelumit paparan dari buku Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi. Semoga kita semua di jauhkan dari segala sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Amin.

Comments

comments